Kronologi Penetapan Hasto Kristiyanto Individu Terduga Perkara Pidana Hukum Suap Harun Masiku

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto (HK) sebagai Individu Terduga Perkara Pidana Hukum tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum periode tahun 2017-2022. Selain Hasto, advokat PDIP Donny Tri Istiqomah juga ditetapkan sebagai Individu Terduga.

“Atas perbuatan saudara HK tersebut KPK Lanjutnya melakukan ekpos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik,” kata ketua KPK Setyo Budiyanto Untuk jumpa pers, Selasa (24/12/2024).

“Didalam uraian penyidikan Perkara Pidana tindak pidana Penyalahgunaan Jabatan yang dilakukan HK bersama-sama Didalam Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017-2022 bersama-sama Didalam Agustiani Tio F Yang Berhubungan Didalam penetapan Anggota Wakil Rakyat RI terpilih 2019-2024,” sambungnya.

Adapun kronologi Perkara Pidana Hukum ini diawali ketika Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, ketika para kandidat yang diusung PDIP bertarung Ke Dapil I Sumatera Selatan. Suara terbanyak Pada itu dikantongi Nazaruddin Kiemas, Berencana tetapi yang bersangkutan meninggal dunia Sebelumnya pemungutan suara digelar.

Seharusnya, pengganti Nazaruddin adalah Riezky Aprilia yang memperoleh 44.402 suara (terbanyak kedua), sedangkan Harun Masiku hanya memperoleh 5.878 suara. Akan Tetapi Untuk Kontek Sini, ada upaya Untuk Hasto agar Harun Masiku bisa menggantikan Nazaruddin sebagai Anggota Wakil Rakyat terpilih Melewati upaya Judical Review Ke Mahkamah Agung (MA).

“Saudara HK mengajukan Judicial Review kepada Mahkamah Agung tanggal 24 juni 2019. Menandatangani surat nomor 2576/ex/dpp/viii/2019 tgl 5 Agustus 2019 perihal permohonan pelaksanaan putusan Judicial Review,” lanjut Setyo.

Berencana tetapi, Setelahnya keluarnya putusan MA, Penyelenggara Pemilihan Umum tidak mau melaksanakan putusan tersebut. Hal itu membuat Hasto meminta fatwa kepada MA.

Ke Pada Penyelenggara Pemilihan Umum menolak melaksanakan putusan Mahkamah Agung, Hasto Memutuskan langkah-langkah lain, termasuk meminta Riezky Aprilia Sebagai mundur agar posisinya digantikan Harun Masiku. Malahan Hasto mengirimkan utusannya menemui Riezky Ke Singapura Sebagai kembali meminta mundur, Akan Tetapi hal itu ditolak Didalam yang bersangkutan.