Putusan MK Pemisahan Pemungutan Suara Rakyat Nasional-Lokal Dinilai Berdampak Hingga Masa Jabatan DPRD

JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Yang Terkait Bersama pemisahan Pemungutan Suara Rakyat nasional dan lokal dinilai bisa menimbulkan persoalan konstitusional yang serius. Pasalnya, anggota DPRD hasil Pemungutan Suara Rakyat 2024 seharusnya mengakhiri masa jabatan Di tahun 2029.

Diketahui, putusan MK itu memerintahkan agar pelaksanaan Pemungutan Suara Rakyat lokal seperti DPRD Hingga tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bisa digelar 2 hingga 2,5 tahun pasca pelantikan pejabat hasil Pemungutan Suara Rakyat nasional. Karenanya, Pemungutan Suara Rakyat lokal diperkirakan Berencana digelar Di 2031.

Baca juga: MK Putuskan Pelaksanaan Pemungutan Suara Rakyat Nasional-Pemilihan Area Dipisah, Digelar 2 Tahun Pasca Pilpres

“Meski mengandung persoalan konstitusional serius, Akan Tetapi putusan MK bersifat final dan mengikat, Supaya ada keharusan Untuk Diterapkan. Lantaran itu, pertanyaannya adalah bagaimana skema atau formula yang bisa ditawarkan agar implementasinya tetap konstitusional? Atau paling tidak kewibawaan konstitusi masih bisa tetap terjaga,” kata Koordinator Asosiasi Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow Di keterangannya yang dikutip, Sabtu (28/6/2025).

Kendati menjaga transisi anggota DPRD tetap berada Di koridor konstitusional dan demokratis, ia menilai ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan Bersama pemangku Keputusan. Salah satunya, melakukan amandemen terbatas UUD 1945.

“Jika ketegangan konstitusional ini ingin diakhiri secara tuntas, maka dapat ditempuh juga opsi berikut, yakni amandemen terbatas Di Pasal 18 UUD 1945 Untuk memberi ruang pengecualian Di masa transisi sistem Pemungutan Suara Rakyat, atau penegasan Lewat tafsir lanjutan MK bahwa Syarat masa jabatan Di Pasal 22E dapat dilenturkan Untuk satu kali transisi sistemik,” kata Jeirry.