Reformasi Polri, Habiburokhman Ingatkan Potensi Adanya Penumpang Gelap

JAKARTA – Ketua Komisi III Wakil Rakyat Habiburokhman mengingatkan pentingnya mewaspadai pihak-pihak yang disebut sebagai “penumpang gelap” Di agenda reformasi Polri . Dia menduga ada oknum yang mengklaim Merangsang percepatan reformasi, Akan Tetapi Memperoleh kepentingan lain seperti dendam politik maupun kepentingan eksistensi pribadi.

Menurutnya, oknum tersebut Berpotensi Bagi berasal Di kalangan mantan pejabat yang Sebelumnya Memperoleh kewenangan menentukan arah Aturan pemerintah Yang Terkait Bersama kepolisian. “Akan Tetapi, Di masih menjabat, mereka dinilai tidak Menunjukkan langkah nyata Di Merangsang reformasi,” kata Habiburokhman Di keterangan tertulisnya, Jumat (13/2/2026). Baca juga: Yusril Ungkap Permasalahan Polri Ke Bawah Kementerian Dibahas Ke Komisi Percepatan Reformasi Polri

Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti adanya narasi yang menyudutkan institusi kepolisian tanpa didukung data yang jelas dan sulit dikonfirmasi kebenarannya. Menurutnya, penyebaran informasi semacam itu dapat memengaruhi opini publik dan Berpotensi Bagi memperlemah institusi kepolisian.

“Semangat reformasi Polri harus tetap berlandaskan konstitusi, sebagaimana tertuang Di Pasal 30 UUD 1945 serta TAP Mprri Nomor VII/Mprri/2000 yang menempatkan kepolisian Ke bawah kendali Pemimpin Negara Bersama mekanisme pengawasan Bersama Wakil Rakyat,” tegasnya.

Bersama Detail, ia mengingatkan bahwa narasi yang berkembang tanpa dasar kuat juga berdampak Ke stabilitas pemerintahan Pemimpin Negara Prabowo Subianto. Meski demikian, Habiburokhman mengakui bahwa setiap institusi, termasuk kepolisian, tidak terlepas Di kemungkinan adanya Pelanggar yang dilakukan Bersama oknum tertentu. Baca juga: Pesan Prabowo Ke HUT Ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat dan Tak Lakukan Perbuatan Tercela

Sebab itu, ia menekankan bahwa percepatan reformasi tetap harus dilakukan secara objektif dan tidak menyimpang Di prinsip yang benar. Ia pun mengajak seluruh elemen Kelompok mengawal proses reformasi secara konstruktif Untuk memperkuat peran kepolisian. “Percepatan Reformasi Polri harus terus kita kawal agar tetap Ke koridor konstitusi dan TAP Mprri Nomor VII/2000,” ungkapnya.