Inisiatif Pemutihan Pajak Lainnya Kendaraan Ke 5 Provinsi Rampung Agustus 2026

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah provinsi Ke Indonesia Pada ini Di Melakukan Inisiatif pemutihan Pajak Lainnya kendaraan. Di banyaknya provinsi, lima Daerah ini yang Lagi Melakukan Inisiatif tersebut dan Akansegera berakhir Ke akhir bulan ini.

Untuk diketahui, setiap pemerintah Daerah memberi bentuk keringanan yang berbeda-beda, seperti menghapus denda keterlambatan, memangkas pokok tunggakan, ada juga yang memberi diskon Pajak Lainnya tanpa menghapus denda.

Berikut daftar yang diurutkan Di provinsi Didalam batas periode berakhir Ke akhir Agustus 2026:

1. Bengkulu

Periode pelaksanaan dimulai Di 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.

Keringanan yang diberikan yaitu, pembebasan denda Pajak Lainnya kendaraan bermotor, tunggakan Pajak Lainnya, pembayaran Pajak Lainnya hanya satu tahun berjalan.

2. Maluku

Periode pelaksanaan dimulai Di 6 Juli hingga 31 Agustus 2026.

Mengutip Di akun Instagram Jasa Raharja, Inisiatif pemutihan ini berlaku Untuk seluruh wajib Pajak Lainnya kendaraan bermotor yang berada Ke Provinsi Maluku.

Keringanan yang diberikan yaitu, pembebasan denda Pajak Lainnya kendaraan bermotor (PKB) dan pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Ke tahun-tahun Sebelumnya Itu.

3. Lampung

Periode pelaksanaan dimulai Di 2 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Berikut beberapa keringanan Di pemerintah Lampung yang dikutip Di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung.

– Wajib Pajak Lainnya yang menunggak satu tahun atau lebih hanya membayar PKB tahun berjalan ditambah 50 persen pokok tunggakan tahun pertama, sisanya tunggakan dan denda Pajak Lainnya dihapus
– Bebas denda dan Pajak Lainnya progresif
– Diskon mutasi atau balik nama Di Daerah sebesar 25 persen Untuk kendaraan roda empat dan 50 persen Untuk roda dua
– Diskon PKB 50 persen Ke tahun pertama dan kedua Untuk kendaraan yang mutasi masuk Di Lampung
– Diskon 5 persen sampai 25 persen Untuk wajib Pajak Lainnya yang taat.

4. Jakarta

Periode pelaksanaan dimulai Di 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Berdasarkan Keputusan Kepala Bapenda DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026, pembebasan Pembatasan administratif Untuk PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) diberikan secara otomatis Melewati sistem Pajak Lainnya Daerah tanpa perlu mengajukan permohonan.

“Pembatasan administratif yang dimaksud berupa bunga akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran Pajak Lainnya terutang. Artinya, Komunitas yang Memperoleh keterlambatan pembayaran PKB maupun BBNKB kini Memperoleh kesempatan Untuk melunasi kewajibannya tanpa tambahan beban bunga keterlambatan,” ungkap Bapenda DKI Jakarta.

5. Jawa Timur

Periode pelaksanaan dimulai Di 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026.

Berikut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor100.3.3.1/482/013/2026, mengenai keringanan yang diberikan.

– Bebas Pembatasan administratif PKB dan BBNKB
– Bebas pengenaan PKB progresif
– Pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan Sebelumnya Itu sebesar 20 persen Untuk sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua roda dua milik wajib Pajak Lainnya berprofesi buruh
– Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan Sebelumnya Itu Untuk sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua roda dua milik wajib Pajak Lainnya yang termasuk data P3KE atau DTSEN
– Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan Sebelumnya Itu Untuk sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua roda dua yang digunakan Didalam Alat Lunak transportasi online
– Pembebasan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan Sebelumnya Itu Untuk sepeda Kendaraan Bermotor Roda Dua roda tiga.

(hjn/mik)