Perdebatan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Beras Rp2,7 Triliun, Wakil Rakyat Akansegera Cek Pelabuhan dan Panggil Direksi Bulog

JAKARTA – Komisi VI Wakil Rakyat Akansegera melakukan pengecekan Ke pelabuhan hingga memanggil direksi Perum Bulog. Hal itu dilakukan guna mendalami Perdebatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras yang ditaksir menyebabkan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun.

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VI Wakil Rakyat Herman Khaeron Di Menyambut Baik keseriusan pihaknya mendalami Perdebatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga Akansegera melakukan kunjungan Ke pelabuhan dan gudang Bulog (Sebagai mendalami Perdebatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras),” ujar Herman Khaeron, Senin (15/7/2024).

Herman Khaeron mengungkapkan Komisi VI Wakil Rakyat Akansegera melakukan pengecekan Ke pelabuhan dan gudang Bulog Di masa reses yang berlangsung Bersama 12 Juli 2024 atau Di masa sidang terakhir. “Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir Di periode ini,” ungkapnya.

Herman Khaeron berharap langkah tersebut dapat Memberi gambaran jelas atas Perdebatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras yang diduga menelan kerugian Bangsa hingga Rp8,5 triliun. “Sisa waktu Di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.

Sebelumnya Itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan Di menyampaikan perhitungan kerugian Bangsa Yang Terkait Bersama Peristiwa Pidana Hukum Perdebatan mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras yang telah dilaporkan Ke KPK Bersama Studi Rakyat Sistem Pemerintahan (SDR).

Anthony membeberkan perhitungannya soal kerugian Bangsa yang ditimbulkan apabila mark up terjadi Di Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi Dari 2023, maka kerugian Bangsa mencapai USD565, atau Disekitar 8,5 triliun Uang Negara Indonesia,” kata Anthony, Kamis, 11 Juli 2024.

Peristiwa Pidana Hukum ini telah dilaporkan Studi Sistem Pemerintahan Rakyat (SDR) Ke Komisi Pemberantasan Kejahatan Keuangan (KPK) SDR melaporkan Kepala Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi Yang Terkait Bersama mark up Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Bersama Luar Negeri beras.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab Yang Terkait Bersama dua masalah tersebut.

“Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan Sebagai Bapak Ketua KPK RI Di menangani Peristiwa Pidana Hukum yang kami laporkan,” kata Hari Di Di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Juli 2024