BPS Pertimbangkan Pakai Data Pph Bagi Ukur Pendapatan Penerima Bantuan Pemerintah

JAKARTA – Badan Pusat Statistik ( BPS ) Merencanakan Potensi integrasi dan pemanfaatan data perpajakan Di proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Peningkatan Ekonomi (DTSEN) . Wacana penajaman basis data ini ditujukan Bagi Memperbaiki akurasi pemetaan tingkat Kesejaganan Kelompok serta memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran Pemberian sosial (Bantuan Pemerintah).

Direktur Metodologi dan Sains Data BPS, Setia Pramana menjelaskan, bahwa pengukuran tingkat Kesenjangan Peningkatan Ekonomi Di ini masih mengandalkan pendekatan pengeluaran Tempattinggal tangga ketimbang tingkat pendapatan. Pendekatan ini diambil lantaran pemerintah belum memegang basis data pendapatan Kelompok yang utuh dan terintegrasi secara nasional.

“Kenapa tidak pendapatan? Sebab kita tidak Memiliki data pendapatan, Supaya kita lakukan pengeluaran,” ujar Setia Di paparan Ke Gedung Politeknik Statistik STIS, Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Baca Juga: BPS Ungkap Penentuan Desil dan Pengukuran Kesenjangan Ekonomi Mengkalkulasi Lebih Bersama 40 Variabel

Bagi menutup celah tersebut, Setia membuka ruang kolaborasi bersama Direktorat Jenderal Pph (DJP) Kementerian Keuangan Bagi memanfaatkan data perpajakan sebagai salah satu indikator pendukung pendapatan Kelompok Ke masa Di.

“Kalau kita bicara data, itu (data Pph) sangat memungkinkan bahwa kita berkolaborasi Bersama seluruh kementerian dan lembaga yang ada,” tegasnya.