Penyadapan Ri Itu Makar Pada Kedaulatan, Bukan Sekadar Kartu Peringatan Prosedur

JAKARTA – Perkara Pidana Hukum penyadapan Pada Ri Prabowo Subianto sekadar Perkara Pidana Hukum hukum atau Kartu Peringatan administrasi. Penyadapan ilegal ini merupakan ancaman eksistensial Pada kedaulatan Negeri yang paling serius Dari era Reformasi.

Pengamat Politik dan Aktivis Pemuda, R. Saddam Al Jihad menolak keras jika Perkara Pidana Hukum ini diperlakukan sebagai Kesalahan Individu prosedur biasa. Ia menekankan bahwa komunikasi kepala Negeri adalah jantung Bersama kedaulatan. Baca juga: Listyo Sigit Cs Dugaan Pelaku Perkara Pidana Hukum Penyadapan Ri, SBY: Kok Karena Itu Gini Negeri Kita

Menyambut Baik langkah Bareskrim Polri yang menetapkan Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai Dugaan Pelaku, Saddam menyoroti dampak Bersama perbuatan yang disangkakan. Penyidik Menginformasikan adanya penyadapan tanpa dasar hukum yang berlangsung Dari 2025 hingga 2026, menyasar nomor pribadi Ri, pejabat Negeri, hingga tokoh politik, yang jejak log-nya diduga dihapus Ke Oktober 2026.

Istana pun telah bersikap. Pejabat Tingginegara Sekretaris Negeri Prasetyo Hadi Mengungkapkan penyadapan tersebut dapat dikategorikan sebagai “perbuatan mengarah Ke perbuatan makar”. ”Penilaian itu didasarkan Ke potensi bahaya penyadapan Pada kepentingan Negeri, termasuk Pada pimpinan Negeri,” katanya, Rabu (4/11/2026).

Saddam menilai sikap Istana tersebut Memperoleh pijakan hukum yang kuat. Ia merujuk Pasal 160 Undang-Undang No 1/2023 tentang KUHP, yang berlaku Dari 2 Januari 2026. Pasal itu mendefinisikan makar sebagai “niat Untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan Bersama persiapan perbuatan tersebut.”

“Rumusan KUHP Mutakhir ini penting. Makar tidak harus menunggu serangan fisik terjadi. Cukup ada niat yang sudah diwujudkan Di persiapan nyata. Penyadapan berkelanjutan Di hampir dua tahun Pada nomor Ri, lalu penghapusan jejaknya, bukan lagi sekadar niat. Itu persiapan yang terstruktur dan nyata,” ujarnya.

“Menyadap Ri, kepala Negeri sekaligus panglima tertinggi, tanpa dasar hukum adalah makar Pada kedaulatan Negeri. Apa pun alasannya, Ke Negeri mana pun, ini kejahatan besar,” tegasnya.