Tom Lembong Klaim Kebijakannya Bikin Petani Senang, Harga Tebu Ke Atas HPP

JAKARTA – Mantan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Perdagangan (Mendag) Tom Lembong Menyambut Baik tuduhan yang menyebut dirinya telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Petani. Di tanya jawab yang dilakukannya Di mantan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan, Robert J. Indartyo Ke persidangan, Tom Lembong menegaskan, Aturan yang keluarkannya justru menguntungkan para petani, bukan merugikan mereka.

“Tadi Pak Robert menjelaskan bahwa PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) kesulitan memenuhi target pengadaan 200.000 ton gula Di harga pembelian petani (HPP) sebesar Rp8.900 per kilogram, kan?” tanya Tom kepada Robert Ke persidangan lanjutan Ke PN Tipikor, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Pertanyaan itu pun dibenarkan Dari Robert, yang dihadirkan sebagai saksi Di Kementerian Perdagangan Dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).Robert menjelaskan, PPI tidak dapat memenuhi target Lantaran petani lebih memilih mengikuti pelelangan gula Ke pasar Di harga yang lebih tinggi dibandingkan harga pemerintah.

Dari Sebab Itu, menurut Tom Lembong, PPI tidak perlu menjalankan fungsi sebagai penjamin harga gula agar tidak jatuh Ke bawah HPP Rp8.900.

“Berati petani sudah puas Di asas willing buyer willing seller. Mereka Di sukarela, tidak dipaksa melepas gula, tebu mereka Ke harga yang Ke atas harga yang dipatok,” ucap Tom.

Lantaran itu, sambungnya, tuduhan bahwa dia melanggar Perundang-Undangan Perlindungan Petani dapat disangkal. Pasalnya, petani justru merasa senang Di situasi pasar Ke masa kepemimpinannya sebagai Mendag (2015-2016).

“Harga patokan itu kan HPP. Dari Sebab Itu dipatok Dari mereka supaya melindungi petani. Tapi bahwa petani Di mudah bisa menjual gula atau tebunya Ke atas harga itu, sampai PPI itu nggak kebagian. Berarti petani happy-happy saja, ya tidak ada masalah. Dari Sebab Itu jelas tidak ada Kartu Peringatan Perundang-Undangan Perlindungan Petani,” ujarnya.

Tom juga Menyambut Baik tuduhan lain yang menyebutkan bahwa ia Mengeluarkan Aturan Perdagangan Masuk Negeri gula Pada pasar Lagi surplus. Ia menjelaskan bahwa Di tahun 2015 hingga 2016, Indonesia justru tidak Merasakan surplus gula. Hal ini berdasarkan risalah Diskusi koordinasi Kemenko Perekonomian Ke akhir 2015.

“Kejaksaan menuduh saya melakukan Perdagangan Masuk Negeri gula Di Pada Indonesia surplus, padahal Di waktu itu kita kekurangan gula Ke pasar,” ujar Tom.